Jangan Sekolah jika tak Punya Uang

Jangan Sekolah jika tak Punya Uang

Pendidikan merupakan sesuatu yang teramat penting bagi manusia. Pemerintah sebagai organisasi yang mengatur negara, wajib mengayomi kebutuhan warga negaranya termasuk kebutuhan dasar. Oleh karena itu, pemerintah harus mencukupi kebutuhan akan pendidikan warganegaranya, yang salah satunya dengan membebaskan biaya pendidikan itu sendiri. Di Inggris dan negara maju lainnya, biaya untuk program pendidikan dasar sudah dibebaskan. Mereka sangat perhatian akan hal tersebut. Mereka sadar, bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik, akan menentukan nasib bangsa. Pemerintah kita sudah membuat banyak perundangan dan langkah-langkah kongkrit dalam meningkatkan mutu pendidikan, di antaranya dengan anggaran pendidikan 20%. Akan tetapi korupsi yang masih terjadi, terus membuat tidak sampainya anggaran tersebut pada institusi pendidikan. Sehingga bisa dikatakan, orang tak bisa sekolah jika tak ada uang yang disebabkan masih tingginya biaya pendidikan layak.

(Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina”. Kata-kata tersebut adalah pepatah yang sering sekali kita dengar jika menggambarkan ilmu yang harus didapat oleh seseorang. Seseorang tidak boleh hanya berpuas diri dengan ilmu yang telah ia dapat, tapi harus mencari dan menggali terus ilmu itu. Karena di atas langit masih ada langit, dan begitu pula ilmu yang tak akan pernah cukup bagi manusia. Tapi mungkin pepatah itu jika diartikan secara harfiah, agak kurang relevan dengan keadaan saat ini. Untuk saat ini, pendidikan terbaik yang dipilih banyak orang adalah belajar ke Inggris. Tiap tahunnya, Lebih dari 500.000 mahasiswa dari Inggris dan seluruh dunia mengambil program pasca sarjana di negeri Ratu Elisabeth itu. Banyak alas an mengapa mereka memilih pendidikan di Inggris. Selain karena mutu yang sudah diakui di dunia, biaya pendidikan di Inggris juga relative lebih murah daripada negara-negara barat lainnya seperti Jerman dan Perancis . Dalam tulisan ini, kita akan melihat perbandingan antara system pendidikan yang digunakan dalam negara kita, dengan apa yang ada di Inggris. Kita akan membandingkan, bagaimana pendidikan di Indonesia yang masih “membayar” dengan pendidikan di Inggris yang dibiyai sepenuhnya oleh pemerintah. Selain itu, akan disinggung juga ironi antara tujuan dasar negeri ini yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa”, dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kewajiban mencerdaskan bangsa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, tapi ditanggung hamper sepenuhnya oleh warga negara. Seperti judul dalam tulisan ini “Jangan sekolah jika tak ada uang”, akan menjadi kenyataan jika pembiayaan pendidikan tidak ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Tidak peduli orang tersebut mau dari kalangan kaya atau miskin, kewajiban untuk mencerdaskan warga negara adalah tugas pemerintah. Jika itu sebagai alas an, lihatlah Inggris atau negara eropa lainnya yang telah membebaskan biaya untuk pendidikan. Bukankah standard hidup mereka lebih tinggi dengan di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan gratis bukan hal yang patut ditawar lagi, tapi sudah merupakan keharusan bagi tiap orang merdeka.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan . Kata pendidikan itu bukan merupakan istilah yang asing lagi ditelinga kita. Istilah ini terasa penting bermula sejak zaman pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan berdirinya organisasi pertama Budi Utomo (BO), pendidikan sangat berperan penting dalam usaha pengwujudan kemerdekaan Indonesia. Van De Venter (seorang anggota parlemen Belanda), pada akhir abad ke 19 mengusulkan kepada pemerintah colonial Belanda agar menerapkan politik etis. Ini adalah kebijakan balas budi setelah masyarakat Belanda sadar akan kontribusi besar penderitaan rakyat nusantara untuk kemakmuran negeri mereka. Politik etis itu terdiri dari tiga elemen penting, yaitu Transmigrasi, Irigasi, dan Edukasi. Dari kesemua elemen tersebut, pada intinya hanyalah sebagai usaha penguntungan bagi Belanda sendiri. Seperti transmigrasi, program ini digunakan pemerintah colonial Hindia Belanda untuk mendistribusikan tenaga kerja dari Pulau Jawa yang berlebih ke pulau yang kurang tenaga kerja. Sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perkebunan-perkebunan yang baru dibuka oleh pemerintah baik di Pulau Sumatra atau Kalimantan. Untuk irigasi, system pengairan ini juga merupakan usaha untuk memaksimalkan hasil pertanian rakyat yang kemudian akan diambil oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda sendiri. Tapi dari semua “penipuan” itu, ada satu elemen yang paling tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia yaitu edukasi. Dengan edukasi atau pendidikan, telah lahir pemuda-pemuda kaum intelektual dari bangsa kita sendiri. Mereka ini adalah anak-anak orang pribomi elit yang cukup beruntung karena orang tua mereka memiliki jabatan dan bisa sekolah di sekolah Belanda. Pada awalnya, pemerintah colonial Hindia Belanda bermaksud untuk membentuk pegawai-pegawai rendahan berkualitas tapi mau dibayar murah dari elemen edukasi ini. Tapi pemuda Indonesia yang berfikiran progresif dan terpengaruh dengan idiologi liberalisme barat, merasa bahwa suatu bangsa harus menentukan nasib mereka sendiri, bukan ditentukan atau dijajah oleh bangsa lain. Oleh karena itu, terbentuklah organisasi-organisasi pergerakan yang memiliki satu misi, yaitu Indonesia merdeka.

Pada masa penjajahan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan sangat sulit. Diskriminasi besar-besaran diterapkan oleh pemerintah colonial Belanda. Mereka menerapkan system dualisme, atau pembedaan antara pendidikan yang didapat oleh anak-anak keturunan Eropa dengan anak-anak pribumi. Tapi dikalangan anak-anak pribumi pun masih terdapat diskriminasi. Hanya dari kalangan pribumi kelas atas atau bangsawan saja yang berhak atas pendidikan itu. Anak-anak pribumi dari masyarakat bawah atau miskin tidak memiliki hak sama sekali. Tapi pemuda Indonesia yang tergugah hatinya, dengan sukarela membuka sekolah-sekolah rakyat yang tanpa memungut bayaran bagi anak-anak pribumi kalangan bawah. Sebagai contoh adalah perguruan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekolah tersebut tidak memungut biaya dan menerima semua siswa tak peduli dari kalangan mana mereka berasal.

Rekomendasi Artikel:

Kata Kunci

Sudah Baca yang Ini?

Pages: 1 2 3

6 Comments

  1. Pendidikan di Indonesia itu salah satu ranahnya politisasi, “no free lunch”

    Katanya gratis, wajib belajar 9 tahun, tapi tetep aja pungutan mencekik, yang uang lks lah, uang bajulah, uang terobosanlah, uang tetek bengeklah

    • agak menyedihkan ya. sepertinya meski negara sudah menjamin pendidikan wajib yang gratis, tapi para oknum di dunia pendidikan masih tidak rela tidak tiak mendapat uang tambahan meski gaji sudah besar ya 😀

  2. ada oknum2 yang tak bertanggungjawab …
    kalo dibiarkan terus menerus
    apajadinya negara ini…
    semangtt 45!!!
    happy Blogging 🙂

    • yup. bahkan setelah gaji guru ditingkatkan dan alokasi dana pendidikan juga baik, para oknum masih ada yang selalu merasa kurang dan “memeras” orang tua siswa

  3. Thanks for commenting.. keep visiting this site ok.

  4. Keep working ,great job!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow My Blog

Silakan daftarkan alamat email kamu untuk mendapatkan notifikasi tiap kali ada tulisan baru, gratis!

Join 7,142 other subscribers

Top Blog