Ajang pesta demokrasi terbesar di republik ini telah berakhir. Berikutnya, sembari menunggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, isu yang hangat di publik adalah mengenai bursa mentri di kabinet mendatang. Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan tengah menyeleksi seratus nama, dan ini menghadirkan ribuan spekulasi. Komposisi mentri yang berasal dari dunia profesional dan partai politik menjadi sorotan utama. Diasumsikan komposisi yang terbentuk akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan.

Semasa pemilihan Presiden lalu, kubu SBY Berbudi dikenal sebagai pasangan dengan kualisi partai politik terbesar. Ada lebih dari 20 parpol pendukung, termasuk 4 partai Islam dengan jumlah suara yang cukup signifikan. Di atas kertas, suara yang akan diperoleh dari kualisi partai-partai tersebut sudah mencapai angka lebih dari 50%. Jadi tidak heran jika pasangan nomor urut 2 itu meraih suara mayoritas di pilpres.

Kualisi besar tersebut bukannya tidak berimplikasi. Banyak pengamat telah meramalkan, jika pasangan tersebut keluar sebagai pemenang, maka tawar menawar jabatan akan kerap terjadi. Hal ini telah terlihat ketika Pak SBY memutuskan untuk menunjuk Pak Boediono sebagai calon Wakil Presidennya. Beberapa partai pendukung utama menolak keras penunjukan itu. Mereka menuntut cawapres harus berasal dari partai politik, atau paling tidak berpengalaman dalam dunia politik. Namun di detik-detik terakhir, mereka berubah fikiran dan kembali mendukung SBY.

Kini, sindrom rutin tiap awal pembentukan kabinet ini mulai menjalar ke ranah dewan legislatif. PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang notabenya kalah dalam pemilu 2009, sedang menimbang-nimbang untuk menjadi partai oposisi atau sebaliknya sebagai pendukung pemerintah. Dalih menjaga stabilitas politik yang kondusif dipergunakan untuk menutupi budaya politik dagang sapi yang sudah dikenal bahkan sejak masa Demokrasi Liberal 1950.

Sebagai presiden yang tidak memiliki hak untuk dipilih lagi, seharusnya Pak SBY dapat lebih arif dalam menyusun pembantu-pembantunya. Dengan keadaan nothing to lose ini, Pak SBY dapat membentuk zaken cabinet atau kabinet kerja yang bermentrikan orang-orang profesional dan ahli dalam bidangnya. Sehingga demikian, kabinet bifurkasi yang merupakan gabungan antara profisional dan perwakilan partai tak perlu terjadi.

Jika kita tilik lebih dalam, arah ke pembentukan Zaken Cabinet ini telah dimulai oleh Pak SBY ketika menunjuk Pak Boediono sebagai cawapres. Pak Boediono merupakan figur penting dalam dunia ekonomi nasional yang tidak berasal dari partai tertentu. Kemampuannya telah diakui dengan pengalamannya menjabat mentri koordinator ekonomi semasa kabinet Gotong royong dan gubernur BI tepat sebelum dipinang Pak SBY sebagai cawapres.

Hal serupa dapat dilakukan dalam penyusunan kabinet. Demi kepentingan nasional, mentri-mentri yang berkompeten dalam bidangnya lebih dibutuhkan daripada orang partai yang belum tentu paham departemen yang akan dipimpinnya. Mengutip sedikit teori filsuf Italia, Niccolo Machiavelli, bahwa seorang pemimpin itu harus kuat bagai singa, namun juga cerdik bagai rubah. Dalam situasi tertentu, perlu diambil prioritas kepentingan rakyat atau balas jasa politik yang akan diambil. Lanjut menurut Machiavelli dalam buku Il Principe, seorang pemimpin harus memiliki pembantu-pembantu yang setia dan paham di bidangnya, bukan yang memiliki kepentingan tertentu, karena berpotensi terjadinya perpecahan.

Mengingat sejak tahun 2004 Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung, sudah seyogyanya semua kebijakan berpihak pada rakyat. Formalitas politik dengan kualisi banyak partai tak relevan lagi dengan sistem demokrasi saat ini. Kekuatan figur dan kredibilitas yang mampu menarik simpati rakyat, berperan dominan dalam menjaring suara dalam pemilu. Oleh karena itu, sebagai presiden pilihan rakyat, lepaskan baju partai politik dan golongan. Mmulai mengenakan baju nasionalisme bangsa Indonesia, demi menuntaskan amanah yang diberikan oleh rakyat.

Rekomendasi Artikel:

Sudah Baca yang Ini?