Kampus, Mata Air Demokrasi Indonesia

Kampus, Mata Air Demokrasi Indonesia

Belakangan ini masyarakat Indonesia mengalami krisis kepercayaan terhadap para pemimpin nasional. Pertikaian yang terjadi di eksekutif,legislatif,dan yudikatif secara implisit memaksa rakyat untuk menyesal karena ikut andil dalam mengantarkan mereka ke kursi kekuasaan.

Aplikasi sistem demokrasi yang karutmarut dianggap tak mampu menyejahterakan rakyat. Krisis kepercayaan ini seakan mencapai klimaks pada wacana beberapa LSM yang ingin menuntut Ketua DPR Marzuki Alie atas sikapnya yang dianggap tidak aspiratif. Sikap apriori rakyat cenderung meningkat. Sebagian rakyat bahkan menganggap ada tidaknya wakil-wakil di Senayan itu tidak akan berpengaruh pada kehidupan rakyat.

Lantas, di mana letak kesalahan pada sistem demokrasi yang dianut ini? Jika ingin adil,tak dapat masalah ini hanya dilihat pada pucukpucuknya. Layaknya aliran sungai, kancah politik nasional itu hanyalah sebuah muara. Tiap debit air yang terkumpul di sana berasal dari mata air di mana etika berpolitik dipelajari dan dipraktikkan. Dalam hal ini,kampus atau perguruan tinggi menjadi mata air pembentukan karakter politik nasional.

Di sana mahasiswa, sebagai generasi penerus, dilatih untuk hidup bernegara meski dalam skala yang lebih kecil. Pada lingkup kemahasiswaan dibentuk lembaga-lembaga yang mengindikasikan unsur-unsur dalam trias politika yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa pun yang terjadi di dalam kampus tentu akan menjadi cerminan masa depan perpolitikan dan demokrasi suatu negara.

Keadaan ini terlihat pada kecenderungan elite politik nasional yang dianggap tak memperjuangkan kepentingan rakyat di Parlemen, melainkan hanya kepentingan partai dan kelompok masing-masing. Tak jauh berbeda dengan politik kampus belakangan ini. Segregasi atau pengkotak-kotakkan mahasiswa yang dilatarbelakangi oleh ideologi masing-masing telah menempatkan mahasiswa pada kubu-kubu yang saling “bermusuhan”.

Sikap antipati antarkubu ini kemudian menghasilkan mahasiswa yang hanya sibuk dengan kelompoknya sendiri. Selain itu, black campaign dan politik pencitraan yang kerap terjadi pada saat pemilu pun dapat ditemui pada pemilihan raya (pemira) komponen eksekutif dan legislatif mahasiswa di kampus. Penampangan figur kandidat cenderung lebih ditonjolkan daripada visi dan misi yang ditawarkan. Saling telikung dan mencela kandidat/kelompok lain pun kerap dilakukan baik yang terbuka atau terselubung demi mendapatkan simpati pemilih mahasiswa.

Prinsip-prinsip yang dipegang antarkubu sudah tak dapat dikenali lagi. Baik yang mengaku kiri atau kanan,semuanya menganggap diri selalu lebih benar dari yang lain. Hal ini amat ironis mengingat para elit mahasiswa ini kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin nasional. Apabila proses yang ditempuh saat masih berada di kampus sudah tidak idealis,tentu tak akan ada ubahnya dengan di tingkat yang lebih tinggi nanti.

Karena itu, perbaikan demokrasi nasional ini perlu dimulai dari taraf kampus. Mahasiswa perlu melihat kembali esensi-esensi dasar sebagai seorang mahasiswa yang idealis. Letakkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dari mata air demokrasi ini,wajah masa depan republik ini dipertaruhkan.?

DIMAS PRASETYO MUHARAM
Mahasiswa Program Studi Inggris
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

*Diterbitkan pada kolom Suara Mahasiswa Koran Sindo edisi Sabtu, 23 April 2011

Rekomendasi Artikel:

Sudah Baca yang Ini?

2 Comments

  1. Saya setuju dengan perbaikan demokrasi nasional dimulai dari universitas dan dikaitkan dengan inovasi-inovasi yg berkembang tetapi belum nemu output nya hehe.
    Good post mas ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow My Blog

Silakan daftarkan alamat email kamu untuk mendapatkan notifikasi tiap kali ada tulisan baru, gratis!

Join 7,144 other subscribers

Top Blog