Krisis KPK dan Budaya Korupsi

Krisis KPK dan Budaya Korupsi

Kata korupsi terasa sangat akrab di telinga kita. Saking akrabnya, Indonesia saat ini masih menempati posisi lima besar negara terkorup di Asia. Mengenaskan memang, namun itu kenyataannya. Terminologi yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kegiatan memperkaya diri oknum tertentu dengan menyalahgunakan kekuasaannya, seakan telah membudaya dalam deru nafas bangsa Indonesia. Tidak hanya kalangan elit, penyakit masyarakat ini pun telah merambah ke birokrasi terbawah.

Budaya korupsi ini bukan sesuatu yang baru dikenal pada masa reformasi, orde baru, atau orde lama. Tanggal 31 Desember 1799, telah menjadi saksi runtuhnya kongsi dagang Belanda VOC yang bangkrut digrogoti tikus koruptor. Tidak berhenti sampai di sana, para bangsawan dan bupati masa colonial turut menghisap hasil jerih payah rakyat untuk mendapatkan gelar dan jabatan dari pemerintah Hindia Belanda. Licik meliciki menjadi sebuah fenomena umum, sehingga timbullah anggapan bahwa Indonesia masih terjajah oleh bangsa sendiri.

Kini di era reformasi, bangsa Indonesia nampaknya mulai gerah dengan predikat salah satu negara terkorup. Ada beberapa langkah konkrit yang direalisasikan oleh pemerintah, dan salah satunya ialah pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak sudah adi karya KPK dalam menyelamatkan uang rakyat. Ranah operasinya telah menjamah eksekutif, yudikatif, bahkan beberapa anggota legislative pun tak luput dari terkamannya.

Namun setelah resmi didirikan tahun 2003, kucing pembunuh tikus koruptor ini seakan terserang penyakit. Diawali dari aksi lihay sang tikus dengan menyelinap ke sarang KPK dan mengakibatkan para kucing saling berkelahi sesamanya. Mereka saling menuduh terkait kasus penyuapan yang melibatkan dua pentinggi KPK. Sebelumnya, ketua KPK Antasari Azhar pun telah ditangkap dengan tuduhan merencanakan pembunuhan terhadap Nazarudin Zulkarnaen, direktur PT Rajawali Banjaran. Gonjang-ganjing di tubuh KPK ini berujung hingga tersisanya dua pimpinan aktif dari yang seharusnya berjumlah lima.

Melihat ketimpangan die elit KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan. Sebagai Presiden yang selalu menekankan pada pembangunan clean government atau pemerintahan yang bersih, ia tak dapat membiarkan perjuangan KPK pupus begitu saja. Perpu PLT pimpinan KPK ditandatangani Presiden untuk membentuk tim perekomendasi pejabat sementara pimpinan KPK.

Mantan ketua KPK, Taufikurahman Ruki, mengakui pentingnya penunjukan pejabat sementara ini untuk melengkapi tiga pimpinan KPK yang lowong. Kita pun dapat memahami dalam lembaga sepenting KPK, pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu atau dua orang. Bukan bermaksud untuk menafikan integritas pimpinan aktif KPK yang tersisa, namun pembagian amanah sekaligus control sesama elit KPK amat diperlukan agar tetap berjalan pada track yang benar.

Meski banyak kalangan yang mengkhawatirkan Perpu ini sebagai bentuk intervensi pemerintah pada KPK, kita harus tetap yakin pada komitmen Pak SBY dalam pemberantasan korupsi. Seorang pemimpin yang baik pasti dapat mengambil keputusan terbaik bagi rakyat. KPK adalah lembaga yang mendapat dukungan penuh publik Indonesia. Jika KPK lemah, maka para koruptor akan semakin bebas mencuri uang rakyat. Budaya korupsi yang telah mengakar di masyarakat harus terus dikikis hingga tak dikenal lagi oleh anak cucu kita. Jangan biarkan para koruptor itu tetap menancapkan kuku-kukunya di bumi persadar Indonesia. KPK adalah simbol perlawanan rakyat atas korupsi, jika KPK “kalah”, maka lenyaplah harapan kita untuk membrangus habis korupsi.

Rekomendasi Artikel:

Kata Kunci

Sudah Baca yang Ini?

8 Comments

  1. ayoo dukung penuh KPK agar negari Indonesia menjadi negeri yang bebas dari korupsi tidak hanya sekedar angan.

    • padahal seharusnya KPK dan negara ini kan ya yang save kita sebagai rakyat. kok malah kebalik gini? #ironis 🙂

  2. wah.. sekarang KPK sedang bergoyang lagi nih

  3. wah sayangnya, korupsi seakan telah membudaya dan mendarah daging dalam sela nafas rakyat Indonesia. Mulai dari yang terkecil, sampai ekselon atas. Satu2nya cara untuk membasmi budaya ini adalah mulai dari diri sendiri. Tak ada guna kita aksi mendukung KPK jika kita sebagai pribadi masih sering “korupsi”. mulai dari korupsi waktu dengan sering datang telat, atau yang lainnya.

  4. semoga korupsi tidak menjadi budaya bangsa ini
    .-= ipang´s last blog ..Persiapan Interview kerja =-.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow My Blog

Silakan daftarkan alamat email kamu untuk mendapatkan notifikasi tiap kali ada tulisan baru, gratis!

Join 7,144 other subscribers

Top Blog