Belakangan ini, kita disuguhkan dengan show off fenomena kemacetan lalu-lintas kota Jakarta yang disebabkan oleh banjir. Berbagai media cetak atau elektronik, hampir tiap hari mendiskusikan persoalan ini. Kota Jakarta telah dianggap tidak layak lagi sebagai sebuah ibukota negara. Kemacetan luar biasa yang menuju kelumpuhan lalu-lintas, semakin diperparah ketika jalan-jalan protokol tergenangi air.

Para pengamat dan masyarakat sepakat menuding pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak cakap dalam mengelola permasalahan kota. Dari mulai Pemprov yang tidak menjalankan rancangan tata kota dengan baik, hingga masalah drainase kota yang buruk. Namun, pernahkah masyarakat sadari semua masalah ini tidak semata-mata kesalahan pemerintah? Di luar dari kekurangan yang dimiliki pemerintah, mari kita lihat dulu ke dalam diri sendiri sebagai warga Jakarta.

Dewasa ini, bukan menjadi hal sulit untuk menemui gedung pusat perbelanjaan atau mall. Dengan jarak beberapa ratus meter saja, terkadang sudah dapat ditemui lebih dari satu mall. Tidak lain, pembangunan mall-mall ini, berkonsekuensi pada hilangnya lahan-lahan hijau resapan air. Publik kemudian menganggap bahwa ini adalah salah pemerintah yang membiarkan begitu saja alih fungsi lahan tanpa kendali.

Di luar kepentingan yang bermain di sana, pernahkah kita berfikir bahwa munculnya mall-mall itu adalah karena sikap konsumtif kita sendiri? Akan mustahil tentunya sebuah pusat perbelanjaan dibangun jika tidak melihat peluang dari sebuah masyarakat yang budaya konsumtifnya amat kuat. Tak pernah ada mall yang sepi dari pengunjung meski tidak selalu pengunjung datang untuk berbelanja. Bermula dari sikap konsumtif masyarakat inilah salah satu faktor penyebab banjir.

Lebih jauh, masalah banjir sering dihubungkan dengan buruknya jaringan drainase yang ada di Jakarta. Gorong-gorong dan saluran air dianggap tidak mampu menampung debit air ketika hujan. Jika seharusnya air hujan langsung masuk dan terbuang ke laut, kini seakan jalan pun ikut menjadi saluran air dadakan. Ketinggian banjir terkadang mencapai 40 cm , sehingga badan jalan tak dapat terlihat lagi. Bahkan terkadang banyak kendaraan bermotor yang mogok karena bagian mesin tergenang air.

Di daerah-daerah langganan banjir seperti kampung Melayu, banjir dapat mencapai ketinggian 2 meter. Tentu ini sebuah penderitaan bagi sebagian penduduk Jakarta. Air yang seharusnya masuk ke jaringan sungai-sungai besar ibukota, tidak berjalan lancar dan mengakibatkan harus tertahan terlebih dahulu di daerah pemukiman. Lantas, apa ini sepenuhnya juga salah pemerintah yang tidak mempersiapkan diri atas musim hujan yang datang?

Mari lihat ke pintu-pintu air besar seperti yang ada di Manggarai. Tiap hari, akan kita temui tumpukan sampah tak terurai dengan jumlah banyak. Tumpukan sampah inilah yang menyebabkan air hujan yang turun tidak segera tersalurkan secara baik. Sebenarnya tak perlu jauh-jauh, di selokan sekitar rumah pun amat jarang ditemui ada saluran air yang bersih dari sampah. Masyarakat acap kali tanpa rasa bersalah melemparkan begitu saja kantong-kantong plastik berisi sampah ke sungai. Entah disadari atau tidak, suatu saat sampah-sampah itu akan menjadi pemicu banjir yang menghampiri rumah saudara, tetangga, atau diri mereka sendiri.

Mulai detik ini, perlu ada pelurusan mindset masyarakat. Masalah yang dihadapi bersama ini jangan melulu dilimpahkan kepada pemerintah. Sedapat mungkin, cegah banjir dengan perbaikan perilaku. Tidak bersikap konsumtif dan membuang sampah di saluran air, adalah langkah awal untuk membantu tugas pemerintah. Jika tidak kita yang peduli atas kenyamanan berada di Jakarta, mau siapa lagi?

*Diterbitkan pada kolom Suara Mahasiswa koran Sindo edisi Senin, 1 November 2010

Rekomendasi Artikel:

Kata Kunci

Sudah Baca yang Ini?