Potensi Industri Kreatif Indonesia Hadapi CAFTA

Potensi Industri Kreatif Indonesia Hadapi CAFTA

Pendahuluan

Menjelang didentangkannya lonceng tahun 2010, sebagian media dan pengamat ekonomi kita sibuk memperbincangkan kontroversi perjanjian perdagangan bebas antara perhimpunan negara-negara asia tenggara (ASEAN) dengan Republik Rakyat Tiongkok yang biasa disebut Asean China Free Trade Agreement (AC-FTA). Banyak pendapat yang mengemuka dalam isu ini. Sebagian besar dari para pengamat memprediksi dampak buruk dari perjanjian dagang bebas ini. Mereka berpendapat bahwa penurunan tarif/bea masuk barang-barang impor dari Tiongkok hingga 0% hanya akan merugikan ekonomi nasional. Pendapat ini didasari pada fakta sebelum AC-FTA ini resmi berlaku, barang-barang import dari Tiongkok yang termasyur dengan harganya yang murah, telah mendominasi pasar nasional. Meski dari segi kualitas barang impor dari Tiongkok ini tidak lebih baik dari produk lokal, para konsumen cenderung memilih barang impor karena selain harga yang lebih murah, dari segi design kemasan pun lebih menarik. Namun sebaliknya, pihak pendukung terlaksananya AC-FTA yang umumnya dari kubu pemerintah, menerangkan bahwa perjanjian ini akan berdampak positif bagi ekspor produk Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia dan pertumbuhan ekonomi terpesat menjadikannya sebuah pangsa pasar yang potensial bagi eksportir Indonesia.

Namun arah angin di publik Indonesia saat ini tetap mengarah ke upaya untuk melakukan renegosiasi pelaksanaan AC-FTA. Indonesia dinilai belum siap dan oleh karenanya, hanya akan membawa lebih banyak kerugian, daripada keuntungan yang mampu diperoleh. Hakikatnya, ada beberapa alasan mengapa isu AC-FTA ini hangat diperdebatkan di publik. Pertama, adalah ketidaksiapan industri manufaktur Indonesia terhadap serbuan barang-barang murah dari Tiongkok. Masih tingginya biaya produksi di Indonesia yang diakibatkan dari rendahnya efisiensi produksi menyebabkan produk hasil industri lokal tidak dapat bersaing dari segi harga. Selain itu, kekhawatiran para ekonom adalah dampak negatif terhadap meningkatnya jumlah pengangguran. Diprediksi bahwa industri manufaktur dan unit usaha kecil menengah yang tidak mampu bersaing dengan harga barang-barang dari Tiongkok, akan gulung tikar atau melakukan pengurangan tenaga kerja.

Sistem pasar bebas antar negara ini tak ayal menjadi suatu pemakluman di era globalisasi. Bahkan dari beberapa abad lalu pun dua pemikir Inggris Adam Smith dan David Ricardo telah mengemukakan pendapatnya tentang hal ini. Dalam bukunya yang lazim dikenal The Wealth of Nations, Adam Smith menyarankan kebebasan tiap individu untuk melakukan perdagangan tanpa ada batasan atau halangan apapun. Teori yang ia kemukakan ini hakikatnya merupakan antitesis dari paham merkantilisme yang saat itu dianut oleh negara-negara Eropa. Paham Merkantilisme menghendaki kwantitas ekspor suatu negara yang selalu lebih tinggi daripada kwantitas impornya, sehingga selalu tercipta neraca perdagangan surflus. Jika ditilik lebih dalam, sistem ekonomi ini hanyalah akan menguntungkan negara yang memiliki sumberdaya baik alam atau manusia yang kuat. Ia mengekspor banyak komoditi ke negara lain, namun menerapkan proteksi terhadap barang impor yang ingin masuk ke pasar domestiknya. Sehingga demikian, akan selalu terdapat negara industri/kaya, dengan negara konsumen/miskin. Oleh Adam Smith, sistem ini dikirtik, dan ia menawarkan suatu sistem pasar bebas yang dapat memicu semua potensi individu untuk bersaing secara sehat. David Ricardo pun mendukung teori ini dengan mengatakan bahwa untuk dapat bersaing, tiap produk harus memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini diperoleh dari efisiensi proses produksi yang akan berdampak pada optimalisasi harga jual. Dua bangsa yang memproduksi produk yang sama akan saling bersaing dalam masalah efisiensi proses produksi dan harga jual.

Dari sisi historis, hakikatnya sistem pasar bebas bukanlah sebuah hal yang baru bagi Indonesia yang dahulu bernama Nusantara. Dalam nyanyian tradisional kita mengenal ungkapan bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Nusantara sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, telah menciptakan pelaut-pelaut tangguh tidak hanya antar pulau, namun pula sampai ke daratan Tiongkok dan pesisir Afrika. Kota-kota pesisir seperti Makasar, Banten, Demak, Malaka, dan Tuban adalah beberapa bandar pelabuhan internasional yang kerap disinggahi pedagang mancanegara. Saat sebelum kedatangan bangsa Eropa yang memonopoli perdagangan di Nusantara, telah terjadi perdagangan bebas antar bangsa. Tak ada tarif bea masuk atau penetapan kuota apapun. Semua bebas untuk berdagang di bandar-bandar dan tawar-menawar tanpa ada tekanan. Baru setelah bangsa Eropa terutama Portugis dan Belanda menguasai perdagangan Nusantara, mereka menerapkan sistem monopoli yang mengharuskan produsen domestik hanya menjual barang dagangannya ke pihak Portugis/Belanda. Pelayaran Hongi adalah salah satu bentuk nyata dari patroli antisipasi penyelendupan yang dilakukan oleh orang Maluku yang ingin menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Sistem pembatasan dalam perdagangan ini masih berlaku hingga saat ini dengan dalih untuk melindungi ekonomi domestik dan surflus ekspor.

Pada kenyataannya, sistem ekonomi pasar bebas sempurna memang tidak dapat dilakukan sepenuhnya di Indonesia. Ada 8 sektor kurang lebih menurut mentri perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu II MS Hidayat yang membutuhkan renegosiasi[1]. Perlu diakui pula, proteksi dan subsidi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah tidak kunjung membuat industri lokal siap untuk menghadapi era pasar bebas. Para pengusaha lokal cenderung terlanjur “nyaman” dalam iklim ekonomi domestik dan hanya bisa protes ketika ada barang impor yang menyaingi produk lokal.

Ketika AC-FTA berlaku penuh pada tanggal 1 Januari 2010, serentak gelombang protes dari berbagai elemen pengusaha dan buruh menentang atau paling tidak menuntut penundaan perjanjian area pasar bebas ini. Jika kita kaji lagi, AC-FTA ini bukanlah sesuatu yang baru dibicarakan selama beberapa bulan lantas disetujui oleh pemerintah. Proses terwujudnya area pasar bebas China ASEAN ini sudah dirintis sejak 10 tahun yang lalu. Diawali dari KTT ASEAN + China pada November 2000 yang diprakarsai oleh perdana mentri Tiongkok saat itu, Zhu Rong Ji, bahwa diperlukan suatu area perdagangan bebas yang meliputi negara ASEAN dan China. Selanjutnya, di bulan Maret 2001 dibentuklah sebuah tim gabungan yang akan mengkaji kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan kerjasama ini. Hingga demikian, pada November 2001 di KTT ASEAN di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ditandatanganilah kerangka kerja perjanjian ASEAN China Free Trade Agreement[2]. Pelaksanaan kerangka kerja ini pula telah memperhatikan kesiapan industri-industri negara berkembang ASEAN untuk mengantisipasi sistem pasar bebas.

Rekomendasi Artikel:

Sudah Baca yang Ini?

Pages: 1 2

2 Comments

  1. benar sekali.. karena pelestarian budaya itu bisa disinkronkan dengan pemanfaatan potensi budaya untuk ekonomi nasional..

  2. Seperti yang telah dijelaskan di atas, kita memang bangsa yang mempunyai banyak kekayaan, namun kita tidak pandai untuk melestarikannya dan cenderung “rakus”. Semoga di hari-hari mendatang keadaan bangsa kita terutama bidang ekonomi akan semakin membaik…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow My Blog

Silakan daftarkan alamat email kamu untuk mendapatkan notifikasi tiap kali ada tulisan baru, gratis!

Join 7,142 other subscribers

Top Blog