Catatan berikut dipakai untuk bahan presentasi saat menjadi pembicara dalam diskusi mengenai Gender, Disabilitas, dan Transportasi Publik Jakarta yang diselenggarakan oleh Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) di Hotel JS Luwansa, 13 November 2014 lalu. Jadi IndII ini adalah lembaga yang diseponsori oleh AusAID (saat ini dipegang oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia) untuk memperbaiki kualitas infrastruktur di Indonesia. Pasca diskusi, mereka berjanji untuk selalu melibatkan disabilitas dalam program-program ke depan karena menganggap aksesibilitas juga menjadi asas penting dalam pengembangan infrastruktur. Ya kita tunggu saja realisasinya dari komitmen lembaga donor Negeri Kangguru ini.

Transportasi publik yang nyaman, aman, terjangkau, dan handal adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Untuk itu pemerintah provinsi DKI Jakarta terus membenahi sarana dan prasarananya agar lebih optimal. Akan tetapi, di tengah pembangunan itu ada kelompok yang masih terabaikan kebutuhannya yaitu para penyandang disabilitas.

Memang sudah ada upaya pengakomodasian kebutuhan mereka, tapi inisiatif itu masih ‘setengah hati’. Hal itu dapat diamati pada sisi aksesibilitas yang tersedia, tapi tak berfungsi dengan semestinya. Seperti jarak antara lantai bus dengan halte yang terlampau jauh, rampt pada jembatan penyeberangan yang masih terlalu curam, atau voice announcement di dalam bus dan kereta yang sebagian besar tidak aktif. Oleh karena itu, akan dibahas apa saja problematika yang dihadapi oleh penyandang disabilitas terkait dengan transportasi publik di Kota Jakarta. Lalu akan ditawarkan solusi dengan konteks kekinian untuk mengatasinya.

Mindset

Persoalan paling mendasar yang dihadapi adalah mindset atau pola fikir para pengambil kebijakan yang tidak berprespektif disabilitas. Hal ini didukung oleh fakta bahwa masyarakat kita tersegregasi antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas. Kebijakan masa lalu yang menempatkan mereka pada panti-panti atau sekolah-sekolah khusus, menjauhkannya dari masyarakat. Dapat dipahami apabila para pengambil kebijakan yang hampir seluruhnya adalah non-disabilitas, tidak sensitif dengan kebutuhan mereka. Tak ada interaksi menyebabkan tak adanya simpati apalagi empati.

Selain itu, kurangnya sensitivitas tersebut ditambah dengan tak adanya inisiatif untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dalam proses pembangunan fasilitas kota. Tak adanya keterlibatan itu menyebabkan kebutuhan mereka tidak terakomodasi. Apabila ada, itu hanya berdasar pada asumsi-asumsi satu pihak yang hasilnya sudah dapat dilihat, aksesibilitas fasilitas umum yang ‘setengah hati’ itu.

Lebih jauh, masih pula ada mindset yang beranggapan bahwa menyediakan aksesibilitas pada fasilitas umum adalah pekerjaan ekstra yang tentunya memerlukan biaya tambahan. Misal untuk membuat tangga dalam format ramp, penyediaan lift, atau voice announcement di bus dan kereta. Padahal apabila ingin dirunut, penyediaan fitur-fitur tersebut menjadi beban tambahan karena sejak awal pembangunan tersebut tidak direncanakan. Berbeda hasilnya apabila saat perencanaan, sudah dianggarkan untuk penyediaan fitur aksesibilitas dengan melibatkan aktif para stakeholders. Maka, tak akan anggapan itu terjadi.

Foto saat diskusi gender dan disabilitas dalam transportasi publik, Hotel JS Luwansa Jakarta

Kebijakan Setengah Hati

Kebanyakan kebijakan yang dibuat terutama untuk kepentingan rakyat dibuat hanya setengah hati. Fasilitas umum yang seyogyanya berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna, tak ayal hanya menjadi ajang pelaksanaan proyek. Ada dua hal yang menyebabkan hal tersebut yaitu para pembuatan memang tidak tahu bahwa apa yang mereka hasilkan itu tidak berdampak optimal untuk masyarakat, atau dapat juga mereka tidak ingin untuk melaksanakannya sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat.

Sebagai contoh adalah Bus Trans Jakarta yang menjadi andalan transportasi di ibukota negara. Desain jalur bus way yang dilengkapi dengan halte-halte khusus sebetulnya adalah prototipe transportasi terintegrasi yang aksesibel. Namun disayangkan, pembangunan dilakukan tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, sehingga kebutuhan penyandang disabilitas terabai di dalamnya. Padahal tinggal selangkah lagi untuk membuatnya nyaman untuk mereka.

Misal platform yang ada di halte dengan lantai bus yang setiap beberapa menit berhenti. Konsep yang ideal adalah tinggi antara platform halte dengan lantai bus itu sejajar dan jarak antar keduanya tidak berjauhan. Jika demikian, maka penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda, akan dengan mudah masuk ke dalam bus yang secara interior memang didesain agar pengguna kursi roda dapat bergerak dengan mandiri. Tapi yang terjadi jarak antara lantai bus dengan halte sangat jauh, bahkan yang tidak menggunakan kursi roda saja perlu ekstra hati-hati agar tidak terjeblos.

Akses Ekonomi

Persoalan lain yang dihadapi penyandang disabilitas adalah fakta bahwa mayoritas berada dalam kondisi ekonomi lemah. Hal ini didukung oleh faktor bahwa akses pendidikan yang layak serta lapangan kerja yang masih sulit. Dampaknya adalah daya beli mereka menjadi lemah, termasuk kemampuan untuk membayar tarif transportasi yang nyaman. Sedangkan transportasi masal yang memiliki tarif murah belum aksesibel untuk mereka bermobilitas mandiri, sehingga terpaksa memilih transportasi dengan tarif tinggi apabila ingin bepergian.

Sudah tentu ini sebuah dilema yang tidak menguntungkan. Di satu sisi fakta penyandang disabilitas mayoritas berada dalam kondisi miskin, di sisi lain, apabila mereka ingin produktif, maka harus ditunjang dengan bepergian ke luar rumah, dan hal itu terhalang dengan belum adanya transportasi bertarif murah yang aksesibel. Kondisi ini sangat tidak adil apabila dibandingkan dengan masyarakat lain yang tanpa disabilitas. Sebab dengan tingkat gaji yang sama, penyandang disabilitas harus mengalokasikan 2 atau 3 kali lebih besar untuk biaya transportasi.

Pada akhirnya hambatan tersebut makin membenamkan mereka pada jurang kemiskinan. Saat ingin coba untuk produktif, tapi sudah mengalami kesulitan dengan ongkos atau biaya transportasi yang besar. Oleh karena itu, keberadaan transportasi yang nyaman, aksesibel, dan murah mutlak dibutuhkan agar penyandang disabilitas dapat mengatasi masalah kemiskinannya.

 

Menuju Masyarakat Inklusif

Gerakan Indonesia Nyaman

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah upaya yang integratif dan faktual. Para pembaut kebijakan dan stakeholders perlu mendapatkan pengawasan dan masukkan yang intensif agar dalam implementasi kebijakan tak melalaikan kebutuhan semua elemen masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. Maka Kartunet menginisiasi sebuah digital start up yang bernama www.indonesianyaman.com

Indonesia Nyaman @IDNyaman adalah website yang berfungsi sebagai wadah masyarakat menyampaikan informasi mengenai fasilitas umum yang belum aksesibel, dan menjadi sarana untuk apresiasi untuk fasilitas yang telah memenuhi asas aksesibilitas sehingga dapat dijadikan contoh untuk lainnya. Tujuan akhir dari @IDNyaman adalah menciptakan lingkungan fasilitas umum, termasuk transportasi publik, yang nyaman untuk semua, termasuk untuk penyandang disabilitas. Sebab, apabila standar yang digunakan adalah kenyamanan untuk penyandang disabilitas, maka sudah tentu akan lebih nyaman lagi untuk warga masyarakat lainnya.(DPM)

presentasi Problematika Disabilitas dan Strategi Penanganan Transportasi Publik di Jakarta

Rekomendasi Artikel:

Kata Kunci

Sudah Baca yang Ini?